humasDKP- Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan bahwa pemerintah daerah terus menjaga stok barang dan stabilitas harga untuk menghadapi inflasi. Hal ini disampaikan dalam tanggapannya terhadap instruksi dari Menteri Dalam Negeri.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu ke IV April 2024 untuk memantau perkembangan harga. Hasil rapat tersebut menunjukkan adanya penurunan harga ikan (Kamis/25/04/2024).
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa harga ikan pada bulan April 2024 mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh hasil survei BPS yang menunjukkan dua daerah, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, mengalami penurunan harga ikan. Namun harus tetap diwaspadai komoditas cakalang dan layang yang dominan menyumbang inflasi pada Mei mendatang.
Kabid Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP), Iqbal Mustamin, menjelaskan bahwa penurunan harga ikan tersebut adalah hasil dari intervensi harga ikan di Kabupaten Mamuju dan kabupaten Majene. Namun demikian, Iqbal juga menyoroti bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah habis, sehingga kemungkinan intervensi harga ikan untuk bulan Mei menjadi sulit untuk dilakukan.
Dalam upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, DKP telah mengajukan surat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk memperoleh Bantuan Tidak Terduga (BTT) agar intervensi harga ikan dapat tetap dilakukan.
Dengan demikian, langkah-langkah strategis seperti intervensi harga ikan diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti ini. (Wrt/Fdl)
By Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat
