humasDKP(12/11/26) – Dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang unggul, profesional, adaptif, dan berdaya saing, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Peningkatan SDM Unggul dan Berdaya Saing melalui Penguatan Kompetensi, Inovasi, dan Pengembangan Kapasitas ASN, Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula DKP Sulbar.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DKP Sulbar ini merupakan bagian dari dukungan terhadap visi dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ASN lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Safaruddin menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendasar dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Menurutnya, penguatan kapasitas ASN di lingkungan DKP Sulbar juga menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung program PANCA DAYA Gubernur Sulawesi Barat.
“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya ASN di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, merupakan hal yang sangat penting. Kita harus terus meningkatkan kompetensi, memperkuat kemampuan berinovasi, dan mengembangkan kapasitas diri agar mampu menjawab tantangan serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh ASN memiliki semangat untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Safaruddin.
Ia juga mengharapkan agar kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.
ASN Dituntut Adaptif dan Terus Mengembangkan Kompetensi
Materi pertama disampaikan oleh Suhamta, S.H., M.A.P., selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dari perwakilan Biro Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pemaparannya, Suhamta menekankan bahwa ASN dituntut untuk lebih serius dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri, baik melalui pembelajaran mandiri maupun pembelajaran secara kolektif.
Menurutnya, perubahan lingkungan kerja pemerintahan, kompleksitas kebijakan, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat mengharuskan ASN untuk terus beradaptasi. Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, memiliki kepastian, mudah diakses, transparan, dan memberikan hasil nyata.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan kapasitas ASN, di antaranya kesenjangan kompetensi, kebutuhan adaptasi digital, kolaborasi lintas unit yang belum optimal, serta inovasi yang belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem kerja organisasi.
Selain itu, disampaikan pula bahwa BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat berencana melaksanakan profiling ASN sebagai salah satu upaya untuk memperoleh gambaran kompetensi aparatur sekaligus mendukung penataan struktur dan pemetaan pejabat ASN sesuai kebutuhan organisasi.
Suhamta turut menekankan pentingnya membangun budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Menurutnya, inovasi tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dapat berangkat dari persoalan sederhana yang ditemukan dalam pekerjaan sehari-hari.
“Inovasi dapat dimulai dengan tiga langkah sederhana, yaitu menemukan masalah, melakukan pengujian terhadap solusi yang ditawarkan, kemudian mengukur dampaknya. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi gagasan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.”
Ia juga menegaskan bahwa kompetensi, inovasi, dan kapasitas merupakan tiga elemen yang saling melengkapi dalam membentuk ASN yang unggul dan mampu menghadapi perubahan.
Penguatan SDM sebagai Investasi Birokrasi
Materi kedua disampaikan oleh Abdillah dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pemaparannya, Abdillah menjelaskan bahwa penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi kebutuhan strategis karena adanya persaingan global, kesenjangan kompetensi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan regenerasi ASN.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN mencakup tiga aspek utama, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang. Kompetensi teknis berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas sesuai bidang pekerjaan, kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan mengelola organisasi dan pekerjaan, sedangkan kompetensi sosial kultural berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dalam keberagaman lingkungan sosial.
Selain pengembangan kompetensi, Abdillah juga mengingatkan seluruh ASN agar melakukan pemutakhiran data pribadi secara berkala melalui aplikasi MyASN masing-masing.
Pemutakhiran data tersebut menjadi perhatian penting karena kelengkapan dan keakuratan data kepegawaian dapat mendukung proses penilaian serta memberikan kontribusi positif terhadap capaian Rapor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Karena itu, setiap ASN diharapkan memiliki kesadaran untuk memastikan data kepegawaiannya selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi aktual.
Penguatan Literasi Digital melalui Aplikasi e-Fleksi dan Website ASN
Selanjutnya, materi ketiga disampaikan oleh Darna Basmin dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat.
Materi ini berfokus pada pengoperasian aplikasi e-Fleksi dan website asn.sulbarprov.go.id sebagai bagian dari penguatan tata kelola administrasi dan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pemaparannya, Darna menjelaskan fungsi dan pentingnya pemanfaatan kedua platform tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi ASN sekaligus sebagai instrumen pendukung penilaian Zona Integritas pada Biro Organisasi dan Tata Laksana.
Melalui pengenalan dan penguatan penggunaan aplikasi tersebut, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang efektivitas kerja, ketertiban administrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Penguasaan terhadap aplikasi digital juga menjadi salah satu bentuk adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi sekaligus tuntutan birokrasi modern yang semakin mengedepankan sistem kerja berbasis elektronik.
Membangun ASN Profesional dan Berorientasi pada Hasil
Melalui kegiatan ini, DKP Sulbar mendorong seluruh ASN untuk menjadikan peningkatan kompetensi sebagai kebutuhan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif. Kemampuan teknis, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, serta literasi digital perlu terus dikembangkan agar aparatur mampu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi.
Penguatan kompetensi juga perlu diikuti dengan budaya inovasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan pengukuran dampak. Dengan demikian, setiap ASN diharapkan tidak hanya mampu melaksanakan tugas rutin, tetapi juga menghadirkan gagasan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran DKP Sulbar dalam mendukung agenda pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
Dengan SDM yang kompeten, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
SDM unggul bukan hanya tentang kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga tentang kemauan untuk terus belajar, berinovasi, dan menghadirkan perubahan nyata bagi organisasi dan masyarakat.