Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Sulbar Masuki Tahap Kedua, Perkuat Landasan Hukum Pengelolaan Potensi Maritim

Kamis, 19 November 2026
Kegiatan Dinas
1 Berita ini dilihat
0 Berita ini dibagikan

humasDKP(19/11/26)– Upaya memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (19/11/2026).


Penyusunan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mendorong pengelolaan potensi daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.


Rapat harmonisasi sehari ini dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Habsi Wahid, M.M., yang merupakan inisiator pembentukan Ranperda tersebut.


Kehadiran inisiator menjadi bagian penting dalam memastikan substansi regulasi yang disusun tetap sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan daerah.

Rapat kali ini merupakan pertemuan harmonisasi kedua, setelah pada rapat sebelumnya terdapat sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi perbaikan dari instansi teknis. Berbagai masukan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui konsultasi dengan kalangan akademisi di Universitas Hasanuddin (UNHAS), guna memperkaya substansi serta memastikan rancangan regulasi memiliki landasan pemikiran yang komprehensif.


Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat turut mengambil bagian dalam proses tersebut dengan diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham, dan Kepala Bidang TRL, Apriyadi. Keduanya hadir untuk memberikan dukungan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing, khususnya terkait substansi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam draf Ranperda tersebut, terdapat enam pokok pengaturan utama yang menjadi ruang lingkup pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni:

Ketentuan Umum, yang memuat definisi, batasan, serta istilah yang menjadi dasar pemahaman dalam pelaksanaan peraturan daerah.


Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil agar tetap terjaga kelestariannya.


Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang diarahkan untuk menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang tertib, bertanggung jawab, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan.


Pengelolaan Budidaya Ikan dan Pemasarannya, yang mencakup pengembangan usaha budidaya, peningkatan produktivitas, serta penguatan akses pemasaran hasil perikanan.


Pengawasan dan Pengendalian, sebagai instrumen untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.


Pada pelaksanaan rapat kedua ini, pembahasan berlangsung relatif lancar dan tidak banyak memunculkan perdebatan. Hal tersebut karena sejumlah tanggapan dan masukan perbaikan yang sebelumnya disampaikan dalam rapat harmonisasi pertama telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan substansi draf Ranperda.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam proses harmonisasi adalah memastikan bahwa seluruh materi muatan Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk regulasi pemerintah pusat. Dengan demikian, peraturan daerah yang nantinya ditetapkan memiliki kepastian hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, setelah menerima laporan dari jajaran yang menghadiri rapat tersebut, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar matang, baik dari sisi substansi maupun kesesuaian hukumnya. "Pada prinsipnya, kami mendukung proses penyusunan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini. Seluruh masukan dari instansi teknis harus menjadi perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Harapan kita, Ranperda ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan," ujar Safaruddin.


Lebih jauh, keberadaan Ranperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu menyatukan berbagai aspek pengelolaan kelautan dan perikanan, mulai dari perlindungan wilayah pesisir, pengelolaan aktivitas penangkapan ikan, pengembangan budidaya, hingga pemberdayaan masyarakat.


Hal ini penting mengingat sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekosistem, ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan.


Melalui proses harmonisasi yang terus dimatangkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD dan perangkat daerah teknis diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Dengan demikian, Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan potensi maritim Sulawesi Barat yang berkelanjutan, produktif, berdaya saing, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶