humasDKP(19/11/26) — Masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan OPD mengikuti kegiatan Edukasi Keuangan Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, SE. Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, untuk melindungi ASN dan masyarakat dari jeratan aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar, yakni Sekretaris Dinas, Oktorio AS, dan Kasubag Keuangan dan Aset, Nurbakiah, bersama ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Sulbar Darurat Penipuan Keuangan Ilegal ?
Dalam pemaparan materi, terungkap data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Indonesia Anti Scam Centre (IASC), pada periode Januari - Juli 2026, tercatat sebanyak 778 laporan penipuan transaksi keuangan ilegal di Sulawesi Barat.
Laporan tersebut meliputi berbagai modus, mulai dari:
1. Pinjol Ilegal (Pinjaman Online Ilegal),
2. Investasi Ilegal / Investasi Bodong,
3. Gadai Ilegal,
4. Dan berbagai bentuk penipuan transaksi keuangan ilegal lainnya
Angka ini menjadi alarm bahwa kejahatan keuangan digital tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga berpotensi menjerat ASN.
"Kita dihimbau untuk berhati-hati agar terhindar dari aktivitas transaksi keuangan ilegal. Jangan tergiur janji manis untung besar dalam waktu singkat," demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
ASN DKP Harus Jadi Contoh
Setelah menerima laporan dari perwakilan DKP Sulbar yang menghadiri pertemuan tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan agar seluruh jajarannya tidak hanya memahami, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang kerap menjadi sasaran empuk penipuan.
"Saya sudah menerima laporan dari Sekretaris Dinas, dan nu Kasubag yang mengikuti langsung edukasi Satgas PASTI ini. Pesan saya tegas: ASN DKP jangan sampai terjebak pinjol ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal. Kita harus jadi contoh. Kalau kita saja tergiur, bagaimana kita bisa melindungi masyarakat? Cek dulu legalitasnya di OJK, jangan mudah percaya janji untung besar. Kalau ragu, lebih baik tidak ikut," tegas Safaruddin, S.DM.
Kenali 3 Ciri Utama Keuangan Ilegal
1. Pinjol Ilegal
• Tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK
• Bunga sangat tinggi dan denda tidak wajar
• Cara penagihan kasar, mengancam, dan menyebar data pribadi peminjam ke kontak HP
• Syarat pencairan sangat mudah, tanpa verifikasi
2. Investasi Ilegal / Bodong
• Menjanjikan keuntungan fantastis dan pasti, misal 20% - 50% per bulan
• Tidak memiliki izin usaha dari OJK / Bappebti
• Menggunakan skema member get member atau ponzi
• Tidak ada kejelasan produk dan legalitas perusahaan
3. Gadai Ilegal
• Tidak memiliki izin dari OJK sebagai perusahaan pergadaian
• Bunga dan biaya tidak transparan
• Barang jaminan berisiko hilang, dilelang sepihak, atau tidak bisa ditebus .
Tahun 2027, Sulbar Akan Bentuk Satgas Khusus
Sebagai langkah lanjutan, pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tingkat provinsi.
Satgas ini akan terdiri dari unsur :
• Kepolisian
• Perbankan
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan, penindakan pelaku, serta memperluas edukasi hingga ke kabupaten dan desa-desa di Sulbar.
Cara Melindungi Diri
Masyarakat dan ASN diimbau untuk selalu melakukan 2L: Legal dan Logis.
- Legal: Cek apakah perusahaan pinjol, investasi, atau gadai tersebut terdaftar dan berizin di OJK melalui website www.ojk.go.id atau hubungi Kontak OJK 157.
- Logis: Jika keuntungan yang ditawarkan tidak masuk akal, sudah pasti itu penipuan.
- Jika sudah terlanjur menjadi korban, segera laporkan ke Indonesia Anti Scam Centre (IASC) dan pihak kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti dan meminimalisir kerugian.
Dengan edukasi yang berkelanjutan dan pembentukan Satgas di tahun 2027, Pemprov Sulbar berharap tidak ada lagi masyarakat Sulbar yang menjadi korban keuangan ilegal.