Humas DKP – Belakangan ini dunia sedang dihantui oleh tingginya tingkat inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (price level) cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, dimana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi.
Ketika inflasi naik lebih cepat dari biasanya, hal itu dapat mengguncang konsumen yang tidak mengharapkan untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk beberapa komuditi seperti perikanan, pertanian, pakaian, sewa dan berbagai produk dan layanan lainnya.
Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, Dinas Kelautan dan Perikanan melalui tim pengandalian inflasi telah melaksanakan beberapa upaya seperti mengintervensi harga ikan dengan mengadakan pasar murah. Di Kabupaten Mamuju, Dinas Kelautan dan Perikanan telah beberapa kali ikut serta mengadakan pasar murah yang dikoordinatori oleh Dinas Ketahanan Pangan Prov, Sulawesi Barat.
Menuut koordinator Tim Inflasi Dinas Keluatan dan Perikanan Prov. Sulbar (Wawan Jurwanto, S.PI) untuk persoalan inflasi ini, tentu masih memerlukan diskusi secara kontinuitas. Menurutnya, khusus komunditas unggulan pada sektor perikanan seperti Tuna, Tongkol dan Cakalang yang menjadi acuan pada diagram timbang yang disajikan oleh BPS, produksinya berkurang karena pada saat pendataan bukan pada musim penangkapan. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak berpihak kepada nelayan untuk melaut, sehingga di Bulan Maret dan April tentu akan terjadi kenaikan harga di pasaran.
Lebih jauh Wawan Jurwanto mengurai beberapa upaya yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan, semisal :
1. Mengevaluasi kembali rantai nilai dan eantai pasok ikan di luar daerah untuk mengantisipasi kelangkaan ikan (harga di rantai pasok, ketersediaan, kualitas dan distribusi hasil perikanan)
2. Menimngkatkan giat koordinasi dnegan pelaku usaha penangkapan perihal penentuan daerah potemnsi penangkapan (fishing ground) dengan menambah armada penangkapan, teknik penangkapan dan jumlah trip.
3. Memberikan subsidi dana talangan hasil kerjasama dengan pihak BI atau pihak pemodal resmi.
4. Merekonstruksi secara bertahap rantai pasok pada sektor kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan sub sektor lainnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kadis KP (Dr. Suyuti Matzuki, S.PI., M.Sc) bahwa permasalahan yang harus menjadi konsern kita adalah rantai pasok. Rantai pasok merupakan serangkaian proses yang menghubungkan beberapa pelaku untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikannya kerpada konsumen. Ketersediaan es balok menjadi salah satu bahan elemen penting dalam proses rantai pasok. Untuk itu, Suyuti menitahkan kepada Kabid. PDSPKP untuk segera membenahi pabrik es yang ada khususnya di pelabuhan perikanan.
Saat ini, komoditas perikanan yang menyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat yaitu ikan cakalang,katamba,dan selar. Sesuai perintah Pj. Gubernur, Kabupaten Majene adalah target kegiatan intervensi pasar berikutnya. Dan untuk Kabupaten Majene sendiri komoditas perikanan yang menyumbang inflasi adalah ikan cakalang. Ada enam titik lokasi yang akan menjadi target pelaksanaan kegiatan intervensi di Kab. Majene yakni di satu titik di Kec. Banggae dan dua titik di Taman kota dan tiga titik di Pasar Sentral Majene. Menurut Suyuti, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penanganan inflasi, yaitu :
1. Nilai rantai pasok
2. Ketersediaan komoditas
3. Kualitas komoditas
4. Distibusi komoditas.
Untuk di Kabupaten Mamuju, meskipun rantai pasok sudah terbilang bagus, tapi dianggap tetap harus mendapat perhatian, karena pada saat harga ikan tinggi makan akan para pedangan akan mengambil stok dari Kabupaten tetangga sehingga harga ikan akan menjadi mahal. Salah satu solusi untuk menangani hal di atas adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat simbiosis mutualisme antara DKP dengan nelayan dan pedagang hasil perikanan.
“Selain mengamankan pasar, kita juga harus mengamankan data. Jika data SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kabutuhan Pokok) tidak sesuai dengan data hasil survey DKP, maka inflasi akan tetap terjadi jika berdasarkan survey SP2KP. Selain itu, koordinasi dengan BPS juga menjadi fkator penting untuk menentukan harga intervensi komoditas perikanan”, tutup Wawan Jurwanto saat rapat dengan tim pengendali inflasi lingkup DKP. Rapat sehari dipimpin oleh Kadis KP Prov. Sulbar di Aula DKP, (Senin, 05/02/2024).
