humasDKP – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar, Oktorio Abraham beserta sejumlah pejabat Eselon III/IVdan staf menerima kunjungan kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang pada kesmpatan ini dipimpin oleh Prof. Fadly Samsudin, kegiatan sehari ini turut dihadiri oleh salah satu kelompok POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang berdomisili di Batu Meccoko, Kab.Mamuju.
Pertemuan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar (Kamis, 14/03/2024) ini dilaksanakan dalam rangka data menelusuri permasalahan – permasalahan yang seringkali dihadapi oleh POKMASWAS Perikanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. informasi diperoleh langsung dari aparat ASN DKP serta yang dilengkapi oleh informasi dari masyarakat saat berkunjung kelapangan dengan media quisioner yang disebar oleh tim yang diketuai oleh mantan Kadis KP Prov Sulbar ini.
Dari pertemuan tersebut diperoleh berbagai permasalahan POKMASWAS diantaranya :
1. Jumlah POKMASWAS perikanan di Provinsi Sulawesi Barat berjumnah 73 Kelompok yang terdata namun yang aktif hanya berkisar di angka 40 Kelompok.
2. Kekurangaktifan POKMASWAS yang dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh DKP Provinsi dan Kabupaten kepada POKMASWAS yang di masing-masing wilayah.
3. POKMASWAS yang merupakan perpanjangtangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan selama ini, hanya dituntut aktif melakukan pengawasan tetapi bantuan untuk mereka yang diharapkan dapat memberi tambahan penghasilan belum mereka dapatkan.
Dari permasalahan tersebut, BRIN akan melakukan kajian sebagai role model PSDKP. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat akan jadi lokus kajian pilot proyek Pengawasan SDKP dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan mengambil sampel POKMASWAS Batu Meccoko Lebani, Kab. Mamuju dan beberapa POKMASWAS yang ada di Pasangkayu. Sebagai langkah awal BRIN akan melalukan kajian selama 4 hari di Sulawesi Barat dengan metode kuisionering, kajian role model Pengawasan SDKP. Kajian ini diperkiraan pada bulan Mei tahun ini, BRIN akan melaksanakan FGD dan Audience dengan Pj. Gubernur bersama Dirjen PSDKP KKP, Deputi BRIN untuk selanjutnya akan disinkronkan dengan program RKPD Prov. Sulbar dan mendorong adanya regulasi berupa PERGUB Pengawasan SDKP berbasis pelibatan masyarakat dan pemerintah.
Hal menarik juga disampaikan oleh Bapak Yusuf yang merupakan salah satu Ketua POKMASWAS di Batu Losa Tappalang Barat, Kab. Mamuju yang menyampaikan pendapat bahwa POKMASWAS juga perlu didukung pemerintah dengan tidak hanya sampai dengan pelaporan praktik ilegal fishing tetapi juga perlu perhatian lebih lanjut terkait aspek keselamatan dan juga adanya bantuan operasional agar peran POKMASWAS tetap terjaga.
Beberapa masukan lain dari staf DKP Provinsi mencakup tentang program POKMASWAS yang sudah seharusnya ditingkatkan tidak hanya dengan pembekalan peralatan pendukung, tetapi juga sift skill, dan program yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir. Saat ini wilayah perairan Provinsi Sulawesi Barat relatif masih belum aman dari ancaman penangkapan yang bersifat destruktif seperti pengeboman sampai dengan pembiusan ikan. Prakti penangkapan ikan yang ilegal dan merusak ini sangat merugikan tidak hanya nelayan penangkap ikan, tetapi juga nelayan pembudidaya seperti halnya pembudidaya rumput laut yang ikut terdampak cemaran dari praktik pembiusan ikan dengan bahan kimia.
Dalam hal ini BRIN akan mencoba merumuskan berbagai kebijakan perikanan khususnya bJaga Sumberdaya Laut, Kadis KP : Kita harus galakaan POKMASAWAS
humasDKP – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar beserta sejumlah pejabat Eseleon III dan staf menerima kunjungan kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang pada kesmpatan ini dipimpin oleh Prof. Fadly Samsudin, kegiatan sehari ini turut dihadiri oleh salah satu kelompok POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang berdomisili di Batu Meccoko, Kab.Mamuju.
Pertemuan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar (Kamis, 14/03/2024) ini dilaksanakan dalam rangka data menelusuri permasalahan – permasalahan yang seringkali dihadapi oleh POKMASWAS Perikanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. informasi diperoleh langsung dari aparat ASN DKP serta yang dilengkapi oleh informasi dari masyarakat saat berkunjung kelapangan dengan media quisioner yang disebar oleh tim yang diketuai oleh mantan Kadis KP Prov Sulbar ini.
Dari pertemuan tersebut diperoleh berbagai permasalahan POKMASWAS diantaranya :
1. Jumlah POKMASWAS perikanan di Provinsi Sulawesi Barat berjumnah 73 Kelompok yang terdata namun yang aktif hanya berkisar di angka 40 Kelompok.
2. Kekurangaktifan POKMASWAS yang dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh DKP Provinsi dan Kabupaten kepada POKMASWAS yang di masing-masing wilayah.
3. POKMASWAS yang merupakan perpanjangtangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan selama ini, hanya dituntut aktif melakukan pengawasan tetapi bantuan untuk mereka yang diharapkan dapat memberi tambahan penghasilan belum mereka dapatkan.
Dari permasalahan tersebut, BRIN akan melakukan kajian sebagai role model PSDKP. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat akan jadi lokus kajian pilot proyek Pengawasan SDKP dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan mengambil sampel POKMASWAS Batu Meccoko Lebani, Kab. Mamuju dan beberapa POKMASWAS yang ada di Pasangkayu. Sebagai langkah awal BRIN akan melalukan kajian selama 4 hari di Sulawesi Barat dengan metode kuisionering, kajian role model Pengawasan SDKP. Kajian ini diperkiraan pada bulan Mei tahun ini, BRIN akan melaksanakan FGD dan Audience dengan Pj. Gubernur bersama Dirjen PSDKP KKP, Deputi BRIN untuk selanjutnya akan disinkronkan dengan program RKPD Prov. Sulbar dan mendorong adanya regulasi berupa PERGUB Pengawasan SDKP berbasis pelibatan masyarakat dan pemerintah.
Hal menarik juga disampaikan oleh Bapak Yusuf yang merupakan salah satu Ketua POKMASWAS di Batu Losa Tappalang Barat, Kab. Mamuju yang menyampaikan pendapat bahwa POKMASWAS juga perlu didukung pemerintah dengan tidak hanya sampai dengan pelaporan praktik ilegal fishing tetapi juga perlu perhatian lebih lanjut terkait aspek keselamatan dan juga adanya bantuan operasional agar peran POKMASWAS tetap terjaga.
Beberapa masukan lain dari staf DKP Provinsi mencakup tentang program POKMASWAS yang sudah seharusnya ditingkatkan tidak hanya dengan pembekalan peralatan pendukung, tetapi juga sift skill, dan program yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir. Saat ini wilayah perairan Provinsi Sulawesi Barat relatif masih belum aman dari ancaman penangkapan yang bersifat destruktif seperti pengeboman sampai dengan pembiusan ikan. Prakti penangkapan ikan yang ilegal dan merusak ini sangat merugikan tidak hanya nelayan penangkap ikan, tetapi juga nelayan pembudidaya seperti halnya pembudidaya rumput laut yang ikut terdampak cemaran dari praktik pembiusan ikan dengan bahan kimia.
Dalam hal ini BRIN akan mencoba merumuskan berbagai kebijakan perikanan khususnya bagaimana pengelolaan POKMASWAS di Provinsi Sulawesi Barat dapat mandiri sehingga nantinya pengawasan juga dapat menyumbang PAD bagi Provinsi Sulawesi Barat.
Selain persoalan khusus POKMASWAS , aparat pengawas juga menyampaikan persoalan lain bahwa :
1. Pengawasan di Provinsi Sulbar masih kekurangan SDM baik itu POLSUS, PPNS Perikanan maupun sarana prasarana pengawasan.
2. Minimnya jumlah anggaran pengawasan baik dari APBD maupun APBN.
Senada dengan hal diatas, Kadis KP Prov.Sulbar, Suyuti Marzuki memberikan keterangan bahwa penguatan POKMASWAS oleh DKP Sulbar kembali digalakkan tahun depan dengan proposal yang telah diuluskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bidang PSDKP. “Tentu kami akan memberi perhatian khusus pada program yang mengarah ke kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, lewat proposal yang telah kami bawa ke Kementerian Kelautahn dan Perikanan” terang Suyuti M saat dihubungi media.
agaimana pengelolaan POKMASWAS di Provinsi Sulawesi Barat dapat mandiri sehingga nantinya pengawasan juga dapat menyumbang PAD bagi Provinsi Sulawesi Barat.
Selain persoalan khusus POKMASWAS , aparat pengawas juga menyampaikan persoalan lain bahwa :
1. Pengawasan di Provinsi Sulbar masih kekurangan SDM baik itu POLSUS, PPNS Perikanan maupun sarana prasarana pengawasan.
2. Minimnya jumlah anggaran pengawasan baik dari APBD maupun APBN.
Senada dengan hal diatas, Kadis KP Prov.Sulbar, Suyuti Marzuki memberikan keterangan bahwa penguatan POKMASWAS oleh DKP Sulbar kembali digalakkan tahun depan dengan proposal yang telah diuluskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bidang PSDKP. “Tentu kami akan memberi perhatian khusus pada program yang mengarah ke kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, lewat proposal yang telah kami bawa ke Kementerian Kelautahn dan Perikanan” terang Suyuti M saat dihubungi media.
