humasDKP(19/07/2024, Pengelolaan wilayah pesisir adalah usaha yang menganut paham high risk invest (investasi beresiko tinggi). Dengan keberagaman potensi sumberdaya laut yang melimpah, DKP Sulbar pula dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memerlukan perhatian dari pihak atau lembaga yang berkutat dalam bidang kelautan dan perikanan. Setidaknya, itu yang menjadi bahasan saat bertemunya dua doktor yang ahli dibidangnya masing-masing.
Adalah tim fungsi kelautan dan perikanan Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) yang pada rencana observasi kali ini diketuai Dr. Fadli Syamsudin, berkunjung ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat(Jum’at/19/07/2024).
Disuguhi secangkir kopi berteman pisang goreng kesukaannya, Dr. Fadli dan Tim diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Suyuti Marzuki, beserta jajaran jajarannya.
Pertemuan perdana ini bertujuan untuk menampung masukan dan saran dari DKP sebagai lembaga pemangku kebijakan pada bidang kelautan dan perikanan dalam beberapa hal semisal model POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), peluang kerja sama riset antara DKP dengan BRIN, dan isu-isu strategis di Sulawesi Barat diantaranya kegiatan konservasi di Kepulauan Bala-balakang dan pemanfaatan Pelabuhan Palipi.
Dalam bidang POKMASWAS, DKP Sulbar menyambut baik perihal model kajian yang sedang dilaksanakan di pusat peneliatian milik pemerintah ini (BRIN).
Implementasi progker POKMASWAS di Sulawesi Barat masih terbilang kurang optimal yang diakibatkan oleh masih rendahnya dukungan dana operasional dan SDM yang tergabung dalam POKMASWAS masih sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, DKP Provinsi Sulawesi Barat berupaya dengan mendorong bantuan dari pihak swasta melalui skema CSR untuk mendukung kelompok-kelompok yang terdaftar. Melalui bantuan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas kePOKMASan.
Selain itu, DKP juga akan mengupayakan adanya insentif yang dapat membantu meringankan beban ekonomi anggota POKMASWAS dari tiap aduan yang di proses sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka “Pokmaswas adalah garda terdepan dalam pengawasan sumberdaya di Sulbar”terang Suyuti. “Kami akan memikirkan cara agar memberdayakan dan mentejahterakan angoota Pokmaswas ini” lanjut Suyuti di dadapan peserta audiensi. Hal senada terjadi dalam pelaksanaan sistem pengawasan, dimana wewenang pengawasan yang telah dipegang penuh oleh Provinsi, hingaa saat ini dirasa masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, karena perlunya peningkatan kapasitas SDM dan juga anggaran dalam memproses tiap aduan yang diterima.
Untuk meningkatkan peran POKMASEWAS, DKP Provinsi Sulawesi Barat dibawah kendali Dr. Suyuti M, semenetara melakukan reorganisasi dengan menggabungkan unit kerja TRL dengan Bidangan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Hal ini didasari oleh masih maraknya pelanggaran yang terjadi dalam usaha pengelolaan wilayah pesisir seperti pemboman yang merusak terumbu karang, pemanfaatan wilayah pesisir secara ilegal.
Dr. Fadli Syamsudin yang pernah mengepalai DKP dan saat ini kembali bertugas di BRIN, pula memnbahas perihal rencana riset yang akan dilakukan dan peluang-peluang riset yang dapat dimaksimalkan. Rencananya pada akhir Agustus tahun ini, beliau dan tim riset dari BRIN, bekerjasama dengan Hiroshima Univeristy, akan melakukan riset dalam hal Coastal Accoustic Tomography, di sekitar Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene.
Riset tersebut akan berfokus pada pengambilan data-data fisis laut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fisis di sekitar Pelabuhan Palipi. Besar harapan Fadly dan tim dengan adanya basis data fisis yang kuat dapat mendukung pengembangan Pelabuhan Palipi sebagai hub baru di Provinsi Sulawesi Barat.
Isu lain yang dibahas adalah mengenai daerah kegiatan konservasi di Kepulauan Balabalakang yang dianggap perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, karena masih terjadinya kerusakan lingkungan yang masif. Untuk itu, Tim yang diwakili oleh tiga orang ini mengusulkan agar DKP Provinsi Sulawesi Barat dapat menggunakan naskah kebijakan mengenai strategi pengelolaan Kepulauan Balabalakang sebagai dasar pengajuan ke pemerintah pusat. Sedangkan dalam hal valuasi kerusakan lingkungan, tim juga menawarkan model valuasi yang sudah dikaji di BRIN agar dapat diterapkan di Prov. Sulawesi Barat.
Semoga dari audiensi hari ini diharapakan mampu memberi benefit untuk kedua belah pihak, dimana BRIN mendapat masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan, sedangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oelh DKP Sulbar dapat menyampaikan masalah-masalah dan usulan yang dapat dimasukkan kedalam naskah kebijakan dalam membangun dunia perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Barat.
