| Kegiatan : Percepatan Revisi RTRWP Provinsi Sulawesi Barat Hari/Tgl :Jum’at/28/06/2024 Tempat : Aula Rapat DKP SULBAR/ zoom meeting. Waktu : 09.00 WITA-selesai Pimpinan Rapat : Kabid. Perikanan Tangkap dan TRL Moderator : Kasie Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap Peserta : – Tim untuk kerja TRL DKP Sulbar – Perwakilan Dinas PUPR Prov. Sulbar – Dirjen TRL KKP RI |
| humasDKP_Digelar secara daring dan luring, unit kerja Tata Ruang Kelautan DKP Sulbar membahas berbagai topik termasuk solusi yang terkait dengan pemanfaatan zona pesisir, proposal untuk pelabuhan perikanan baru, dan proses integrasi di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan ini, pembahasan juga merambat ke kegiatan yang meliputi eksplorasi potensi pengembangan dan pengoperasian pelabuhan feri, penyesuaian koordinat untuk zona pelabuhan, dan kegiatan yang diizinkan di zona pelabuhan laut tertentu. Terakhir, mereka memeriksa operasi perusahaan pertambangan pasir dan pengembangan Depot BBM di setiap pelabuhan perikanan. |
| Langkah lebih lanjut : |
| • Menyusun Tim untuk menyesuaikan koordinat dan nama pelabuhan perikanan dan zona pelabuhan laut dalam pola spasial laut berdasarkan data dan kebijakan terbaru. |
| • Menyusun Tim untuk mengakomodasi titik pelabuhan baru atau struktur dalam pola spasial laut jika tercantum dalam RIPN terbaru (Rencana Induk Pelabuhan Nasional). |
| • Menyusun Tim untuk menyesuaikan pola spasial laut dan matriks kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dinamika kebijakan pembangunan di pusat dan daerah. |
| • Menyusun Tim untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pertahanan (HANKAM) mengenai kegiatan yang diizinkan di zona HANKAM dekat penyeberangan pelabuhan feri. |
| • Menyusun Tim untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait mengenai kegiatan pertambangan dan kesesuaian mereka dengan zona area perikanan. |
| • Menyusun Tim untuk menyesuaikan pola spasial laut dan matriks berdasarkan rencana pembangunan BBM Depot di zona pelabuhan perikanan. |
| • Menyusun Tim untuk menyajikan penyesuaian yang dilakukan pada pola spasial laut dan matriks dalam Forum Perencanaan Spasial untuk persetujuan. |
| • Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam Forum Perencanaan Tata Ruang mengenai penyesuaian pola spasial laut dan matriks. |
| Ringkasan : |
| Zona pesisir, Pelabuhan Perikanan, dan Tren Pengembangan |
| Diskusi berpusat di sekitar berbagai topik termasuk solusi yang terkait dengan zona ruang angkasa, proposal untuk pelabuhan perikanan baru, dan Komite Khusus mendatang dengan DPR. Tim juga membahas perlunya umpan balik tentang berita acara sebelumnya dan potensi lisensi emas-manfaat. Selain itu, ada presentasi mengenai dinamika pembangunan dan tren yang meningkat di Iupope Pasir Laut di Kabupaten Pasang Kayu . |
| Pelabuhan Perikanan, Ruang Laut, dan Konflik |
| TRL berfokus pada pelabuhan perikanan dan pola ruang laut di Provinsi Sulawesi Barat. Tim membahas kompleksitas biaya dan aktivitas kontradiktif di zona pelabuhan yang berbeda, kegiatan yang tidak sah, dan dampak pergeseran pelabuhan perikanan pada pola ruang laut. Dan juga membahas potensi konflik terkait klaim pertambangan yang tumpang tindih pada tahun 2022 dan usulan pembangunan depot BBM di Sulawesi Selatan, yang sedang ditinjau oleh Komite PPN. Kekhawatiran muncul tentang kemungkinan konflik dengan aturan zona industri dan transfer beban bahan bakar. |
| Proses Integrasi dan Tantangan Sulawesi Barat |
| Para peserta fokus pada proses integrasi di Provinsi Sulawesi Barat, Bpk. Ahmad sebagai perwakilan Dirjen PRL KKP RI, menjelaskan tantangan dan penyesuaian yang terkait dengannya, menekankan pentingnya mengikuti pola yang telah ditetapkan. Diskusi ini juga menyentuh tentang penggunaan data jalur pemindaian terbaru, penyesuaian data administratif, dan fleksibilitas proses integrasi, yang memungkinkan penambahan atau pengurangan struktur ruang laut seperti pelabuhan, arus jelajah untuk pipa kabel kapal selam, atau pusat aktivitas. Ahmad juga menunjukkan bahwa ada empat pelabuhan baru yang belum diakomodasi sebelumnya, tetapi mereka masih bisa dimasukkan, dan prosesnya dinamis dan sedang direvisi, dengan kemungkinan perubahan kebijakan baru dan kemampuan untuk menyesuaikan posisi pelabuhan baru di masa depan. Terakhir, Ahmad menyebutkan fiksasi perikanan baru di Sulawesi Barat yang dihasilkan dari pengaturan di pelabuhan perikanan di RIPPN . |
| Pengembangan Pelabuhan Ferry dan Reklamasi Kekhawatiran |
| Tim membahas potensi pengembangan dan pengoperasian pelabuhan feri di lokasi HAKMKAM. Dan mengangkat kekhawatiran tentang potensi gangguan dengan kegiatan yang ada. Tim juga membahas rencana reklamasi ruang terbuka hijau dan potensi penggunaan kembali pelabuhan yang tidak aktif untuk transportasi. |
| Menyesuaikan Koordinat dan Perencanaan Pusat Kesehatan |
| Perwakilan PRL KKP mengusulkan penyesuaian koordinat dan mengganti nama zona pelabuhan ke zona pelabuhan nelayan. Ada diskusi tentang potensi pembentukan pusat kesehatan di daerah tertentu di dekat pangkalan militer. TRL mengangkat kekhawatiran tentang koordinasi perubahan yang diusulkan dengan pihak berwenang yang relevan sambil memastikan gangguan minimal terhadap infrastruktur dan kegiatan yang ada. |
| Kegiatan Zona Pelabuhan Laut dan Perkembangan Masa Depan |
| Dit TRL membahas kegiatan yang diizinkan di zona pelabuhan laut tertentu. Mereka sepakat bahwa bongkar muat barang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, membutuhkan konfirmasi dari HANKAMLA, sebuah perusahaan dengan radius tertentu untuk akses publik yang steril. Mereka juga mengeksplorasi kegiatan pengembangan potensial di masa depan dan kemungkinan perubahan pada aturan saat ini dan mengisyaratkan kemungkinan perubahan dalam sektor perikanan dan kondisi politik. |
| Perusahaan Pertambangan Pasir dan Diskusi BBM Depot |
| Tim membahas operasi perusahaan pertambangan pasir, dengan fokus pada kegiatan darat dan lautnya. Ada konsensus bahwa kegiatan laut perusahaan, termasuk pengerukan, tidak diizinkan karena potensi dampaknya terhadap perikanan dan lingkungan, tetapi ketidakpastian muncul tentang apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan di luar lingkup izinnya. Tim juga membahas pengembangan Depot BBM di zona Pelabuhan, termasuk berbagai kegiatan seperti energi, minyak dan gas, kabel pipa kabel laut, dan pipa air bersih, dan peran pihak tertentu dan arahan zonasi. Terakhir, masalah strategi, penyesuaian bahan, perubahan dalam komposisi penyusunan MATEK, dan pengaturan ruang pertemuan dan forum pengaturan ruang dibahas. |
