Polewali Mandar, 18 September 2024 – Sebagai bagian dari kelanjutan proses Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kembali menggelar konsultasi publik. Acara ini merupakan salah satu tahapan penting sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah perairan Polewali Mandar.
Konsultasi publik yang diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Polewali Mandar pada Rabu, 18 September 2024, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama antara DKP Provinsi Sulawesi Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin. Dengan dukungan anggaran dari APBN, acara tersebut dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua Kelompok Kerja Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa rencana pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan sesuai harapan. Konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, serta saran perbaikan dari seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh anggota Kelompok Kerja Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Kepala Desa Pesisir, Penyuluh Perikanan, Tokoh Masyarakat, serta perwakilan dari Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan, DKP Provinsi Sulawesi Barat. Para peserta rapat menyampaikan berbagai pandangan dan masukan yang sangat bermanfaat guna menyempurnakan dokumen usulan penetapan kawasan konservasi.
Proses konsultasi publik ini juga melibatkan diskusi intensif terkait peta lokasi kawasan yang diusulkan sebagai kawasan konservasi. Para peserta sepakat bahwa kawasan ini memiliki potensi ekosistem yang sangat penting untuk dilindungi, baik untuk kepentingan konservasi keanekaragaman hayati maupun untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut.
Pada akhir acara, seluruh hasil diskusi dan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja serta perwakilan pemangku kepentingan. Dokumen tersebut berisi berbagai rekomendasi dan pandangan terkait pengelolaan kawasan konservasi, serta peta lokasi yang akan diajukan sebagai bagian dari usulan penetapan kawasan konservasi.
Dengan dilaksanakannya konsultasi publik ini, diharapkan langkah-langkah berikutnya dalam proses penetapan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan lebih lancar. Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ekosistem laut maupun bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam kelautan dan perikanan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendorong keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi ini, serta memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pengelolaan kawasan konservasi di masa mendatang.
Tentang Kawasan Konservasi: Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat berfungsi sebagai benteng ekologi untuk melindungi sumber daya kelautan yang sangat penting. Dalam kerangka kebijakan nasional, pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati laut, pemulihan stok ikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan pihak-pihak terkait, diharapkan kawasan konservasi ini dapat menjadi model pengelolaan yang sukses dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
