humasDKP(19/02/2025)-“Keberhasilan sebuah daerah tidak ditentukan oleh kerja individu, tetapi oleh sinergi dan kolaborasi bersama. Mari tinggalkan ego sektoral, satukan pemahaman, dan wujudkan visi besar untuk Sulbar,” tegas SDK pada Rapat Pimpinan sinag hingga sore kemarin (Selasa/19/02/25).
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025-2030, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, mengawali masa kepemimpinan mereka dengan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Pemerintah Provinsi Sulbar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional serta memastikan optimalisasi anggaran secara efektif dan efisien.
Acara ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Amujib, para Asisten, Kepala OPD Pemprov Sulbar, serta ASN dan Non-ASN yang ikut serta secara virtual. Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan pentingnya kesatuan visi dan misi dalam membangun Sulbar yang lebih maju dan sejahtera.
Suhardi Duka yang akrab disapa SDK, juga menyoroti lima aspek utama yang harus menjadi perhatian seluruh OPD, yaitu penyamaan pemahaman terhadap visi-misi daerah, loyalitas terhadap pemerintahan, kontribusi nyata dalam penyusunan RPJMD, prioritas pembangunan yang berorientasi pada hasil, serta penghapusan ego sektoral yang dapat menghambat kemajuan.
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa Pemprov Sulbar akan segera menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah dijabarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ/2025. Efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami akan memangkas semua anggaran yang tidak relevan dan tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Dana hibah yang tidak selaras dengan kebijakan pusat juga akan dievaluasi,” tegasnya.
SDK menambahkan bahwa tenaga kontrak yang terdaftar di Data Base BKN dan ditandatangani oleh Gubernur sesuai keputusan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2025 akan tetap dibiayai APBD. Sementara itu, tenaga kontrak yang tidak memiliki SK Gubernur tidak dapat dibiayai oleh APBD. Untuk tenaga pengajar di SLTA yang memiliki SK dari kepala sekolah, penggajiannya akan dialokasikan melalui dana BOS.
Menjaga kesehatan APBD juga menjadi fokus utama Pemprov Sulbar. SDK menegaskan bahwa defisit APBD harus dijaga di bawah 3% agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah. Seluruh OPD diminta untuk mempersiapkan pemaparan program kerja mereka setelah pelaksanaan retreat di Magelang pada awal Maret 2025.
Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, menekankan pentingnya loyalitas aparatur pemerintah serta bekerja dalam suasana yang kondusif dan penuh tanggung jawab.
“Mari bekerja dengan baik, dalam suasana bahagia dan kekeluargaan. Bersama-sama kita jaga marwah pemerintahan dan bangun Sulbar dengan dedikasi tinggi,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Dr. Suyuti M, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah efisiensi dan fokus pembangunan berbasis masyarakat yang ditekankan dalam Rakor ini.
“Kebijakan ini sangat relevan dengan sektor kelautan dan perikanan, dimana Sasaran strategis KKP yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP. Kami di Dinas Kelautan dan Perikanan siap mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong sektor perikanan yang berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kami yakin program-program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir dan laut Sulbar,” ujar Dr. Suyuti.
Suyuti yang juga pakar Balanced scorecard, manambahkan bahwa untuk meningkatkan sinergi dan komitmen dalam bekerja, disarankan agar program/kegiatan OPD yang akan diselaraskan dengan visi misi Gunernur, disarankan menerapkan metode cascading secara komposit. Metode ini membantu penyusunan program antar OPD secara komposit dimana program dibentuk secara berkontribusi untuk mencapai outcome (visi/misi bersama).
Dengan adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pemprov Sulbar, diharapkan arah pembangunan daerah menjadi lebih jelas dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional.
