Tujuan Kegiatan: Meningkatkan Keterbukaan dan Akses Informasi Publik
Coaching clinic ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik yang disajikan oleh OPD di Sulawesi Barat, dengan harapan agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih mudah diakses dan dipahami. Dalam acara ini, DISKOMINFOPERS menekankan
Website Terintegrasi sebagai Solusi Keterbukaan
Salah satu pembahasan utama dalam kegiatan ini adalah penerapan website terintegrasi yang akan diampu oleh DISKOMINFOPERS. Website ini akan menjadi pusat informasi yang menyediakan data dan informasi sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Setiap OPD diminta untuk mengunggah informasi yang relevan dan up-to-date, agar publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.
Kepala Dinas KOMINFOPERS, dalam kesempatan ini menekankan pentingnya mempermudah akses informasi. “Semua OPD sebaiknya menyediakan informasi yang lebih usable, atau yang mudah dipahami, agar publik bisa lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat,” ungkapnya.
Tanggung Jawab Admin OPD
Dalam kesempatan yang sama, para admin website OPD diberikan pengarahan mengenai pentingnya pemuatan data yang relevan dan dibutuhkan oleh publik. Mereka diingatkan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan akurat, terkini, dan mudah diakses. Setiap OPD diminta untuk bekerja sama dalam menyajikan informasi yang bermanfaat, mulai dari data statistik hingga kebijakan pemerintah yang berlaku.
Namun, meskipun langkah ini diharapkan dapat memperbaiki keterbukaan informasi, terdapat tantangan dalam hal sinkronisasi antara petugas statistik dan admin website. Banyaknya data yang perlu dimuat di website seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga informasi yang tersedia menjadi kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
Identifikasi Ketersediaan Personil di Setiap OPD
Sebagai langkah lanjutan, DISKOMINFOPERS berencana untuk mengidentifikasi ketersediaan “job and person” di setiap OPD lingkup Pemprov. Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki petugas yang berkompeten dan memiliki pem
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh OPD, dengan tujuan akhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Harapan ke Depan
Diharapkan setelah kegiatan ini, para admin website OPD dapat lebih optimal dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi yang baik adalah salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Dengan adanya kerjasama yang solid antara setiap OPD dan DISKOMINFOPERS, diharapkan Sulawesi Barat akan semakin maju dalam hal keterbukaan informasi publik.
Kegiatan seperti ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku di Indonesia, serta menjadi model bagi provinsi lain dalam mengelola dan menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat.
Anda bilang:
Buatkan saya sebuab berita yang lemgkap, edukatif dan menarik menggunakan laporan berikut. Utam
humasDKP(08/08/2025) — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen dalam mendorong transparansi informasi publik. Melalui partisipasi aktif admin website DKP dalam kegiatan Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik dan Mendukung Kegiatan Monitoring serta Evaluasi Keterbukaan Informasi, yang diselenggarakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFOPERS, DKP hadir sebagai salah satu OPD sektoral dalam gerakan menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Kegiatan yang digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025 mulai pukul 08.47 WITA hingga selesai, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas KOMINFOPERS, menghadirkan seluruh admin website dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Admin website DKP hadir secara langsung sebagai perwakilan resmi dari instansi dalam kegiatan penting ini.
Website Terintegrasi : Arah Baru Tata Kelola Informasi
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengembangan website terintegrasi yang akan menjadi pusat informasi OPD se-Sulbar. Website ini akan dikelola oleh DISKOMINFOPERS dan disusun berdasarkan klasifikasi informasi yang telah ditetapkan. Setiap admin OPD, termasuk dari DKP, memiliki tanggung jawab untuk memuat informasi yang relevan dan diperlukan oleh publik.
Dengan platform ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi penting terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah—termasuk yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi domain DKP.
Kadis KOMINFOPERS : Informasi Harus Lebih Usable
Dalam arahannya, Kepala Dinas KOMINFOPERS (Ridwan Djafar) menekankan pentingnya penyediaan informasi yang lebih usable — mudah diakses, dipahami, dan relevan bagi masyarakat. “Keterbukaan informasi bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata pelayanan publik. Semua OPD, termasuk DKP, perlu menyajikan data yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Peran Aktif Admin Website DKP
Admin website Dinas Kelautan dan Perikanan tak hanya hadir, namun juga aktif menyerap materi dan berdiskusi dalam kegiatan ini. DKP memandang keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui pemuatan data yang akurat dan berkala—seperti data produksi perikanan, lokasi budidaya, dan program bantuan nelayan—DKP dapat menjadi contoh praktik baik dalam layanan informasi publik.
Tantangan: Sinkronisasi Data dan SDM
Meski inisiatif keterbukaan informasi ini mendapat sambutan positif, namun masih terdapat tantangan, terutama terkait sinkronisasi antara petugas statistik dan admin website. Ketidaksesuaian data, keterlambatan pembaruan, serta kurangnya komunikasi antarpihak menjadi hambatan dalam penyajian informasi yang utuh dan terpercaya.
Sebagai solusinya, DISKOMINFOPERS akan melakukan identifikasi ketersediaan job and person di setiap OPD. Langkah ini penting untuk memastikan setiap instansi, termasuk DKP, memiliki personel yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi.
Menuju DKP yang Lebih Terbuka
Melalui keikutsertaan dalam coaching clinic ini, DKP Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posisinya sebagai OPD yang adaptif terhadap tuntutan zaman. Keterbukaan informasi bukan hanya soal transparansi, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam sektor strategis seperti kelautan dan perikanan.
Ke depan, dengan adanya dukungan penuh dari DISKOMINFOPERS, kolaborasi lintas OPD, serta peningkatan kapasitas SDM, keterbukaan informasi di Sulawesi Barat diharapkan menjadi semakin optimal—membuka akses, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
