Mamuju, Senin/27/11/2023.
Kegiatan terselenggara atas kerjasama DISKOMINFO PROV. SULBAR dengan CFDS UGM yang digelar di Hotel d’Maleo Kab. Mamuju
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov. Sulbar ( Drs. Muh. Idris).
Tahun ini indikator penilaian SPBE Sulbar turun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan website yang kurang maksimal, tutur Mustari Mula ( Kadis Kominfo), laporan realisasi keuangan yang belum terpost di website pula menjadi kekurangan dalam penyebaran informasi pada website di masing-masing OPD.
Tim penilai. SPBE melaksanan visitasi secara sampling terhadap OPD yang ada di Sulawesi Barat.
Tahun depan akan ada pemahaman pengelolaan SPBE oleh DISKOMINFO dengan UGM, Papar Nanang selaku Ketua TIM CFDS Sulbar. CFDS menginginkan adanya landing page yang memuat semua kegiatan yang bersifat kolaboratif antara CFDS UGM dengan Prov. Sulawesi Barat. Review SPBE harus dilaksanakan setiap tahun guna mengetahui hasil pelaksanaan pengelolaan SPBE oleh masing-masing OPD. Beberapa poin yang menjadi saran Tim CFDS UGM,yakni :
1. Meningkatkan kolaborasi tata kelola dan manajemen/audit.
2. Dalam menarasikan sebaiknya sesuai dengan kaidah penjelasan dan skeleton yang ada di ketentuan pedoman Menpan-RB nomor 6 tahun 2023.
3. Diperlukan pembuktian kapabilitas di level-level kematangan yang dilalui dengan pointer yang baku dan komprehensif.
4. Untuk lampiran bukti dukung sebaiknya label dikode sesuai dengan indikator, misal : indikator38_Namabuktidukung (nama bukti dukung yang singkat dan informatif).pdf
Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar menyampaikan harapan besarnya akan peningkatan SPBE di Sulbar. Tujuan pengelolaan SPBE harus jelas dengan mengutamakan sistem terpadu yang melibatkan seluruh OPD. SPBE bisa berhasil jika kita bisa menyelesaikan sistem layanan kepada publik. Informasi yang jelas akan mendukung proses pengambilan keputusan bagi pimpinan. Pengelolaan SPBE harus menyeluruh sehingga semua level dapat terlibat.
Petugas SPBE harus sering “menggangu” pimpinan dalam hal menyampaikan kekurangan di masing-masing OPD. Teknologi adalah faktor penting dalam upaya mengelola SPBE secara optimal. Tentu ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit, berikut SDNM tangguh yang diperlukan dalam mebjalan semua sistem SPBE yang ada, sambung Muh. Idris.
Dalam paparannya, Nanang selaku ketua tim CFDS UGM, menyampaikan beberap poin penting dalam pengelolaan SPBE diantaranya SK yang ditetapkan baik oleh Sekprov atau Gubernur, sarpras pengelolaan SPBE dimasing-masing OPD dan SDM di masing-masing OPD yang siap bekerja sama dengan DISKOMINFO dalam hal pengaplikasian peta pengembangan struktur SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Ruang lingkup Audit SPBE :
1. Manajemen resiko
2. Tata kelola
3. fungsional dan kinerja
Kebutuhan dokumen dalam audit aplikasi & infra SPBE :
1. Struktur organisasi Diskominfo
2. Dokumen arsitektur & peta rencana SPBE
3. Dokumen terkait 8 jenis manajemen SPBE.
4. Dokumentasi aplikasi khusus
5. Source code aplikasi dalam GIT
6. SOP TIK
7. Topologi jaringan
8. SPLP/API Gateway.
Dan banyak hal lain lagi yang menjadi bahasan dal kegiatan yang digelar sehari ini. Dukungan pimpinan OPD merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengembangan SPBE khusus di Provinsi Sulawesi Barat
