humasDKP(02/07/2025) – Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat untuk mengulas berbagai program dan tantangan dalam menjaga kekayaan bahari provinsi ini. Kepala DKP Sulawesi Barat, Dr. Suyuti Marzuki, dalam dialog Interaktif(Rabu,02/07/25) bersama RRI Mamuju via saluran telepon, menegaskan komitmen DKP dalam mendukung penuh program Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Suhardi Duka dan Jend (Purn) TNI Salim S Mengga, yang berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui sektor kelautan dan perikanan.
Konservasi Ekosistem Laut: Pilar Utama Perlindungan
Dr. Suyuti Marzuki mengungkapkan bahwa DKP telah giat melaksanakan program perlindungan ekosistem laut, salah satunya melalui transplantasi terumbu karang. “Kami telah melakukan transplantasi karang di beberapa titik strategis seperti LANAL Mamuju, Teluk Mamuju, dan sejumlah lokasi di kabupaten pesisir Sulawesi Barat,” ujarnya. Upaya ini menjadi krusial mengingat peran terumbu karang sebagai rumah bagi berbagai biota laut dan pelindung pantai dari abrasi.
Namun, perhatian serius juga tertuju pada kondisi hutan bakau (mangrove) yang telah berkurang hingga 2.000 hektar. “Ini menjadi perhatian penting bagi kami,” tegas Dr. Suyuti. Sebagai respons, DKP telah melakukan penanaman mangrove secara berkala dan bahkan memiliki kebun bibit mangrove di Sumare, Kabupaten Mamuju. Hal ini menunjukkan keseriusan DKP dalam mengembalikan fungsi ekologis mangrove sebagai benteng alami pantai dan area perkembangbiakan ikan. “Konservasi tidak boleh berhenti, meskipun dengan keterbatasan anggaran,” tambahnya, menekankan bahwa keterbatasan tidak boleh menjadi penghalang.
Memerangi Destructive Fishing: Kolaborasi Lintas Lembaga dan Edukasi Masyarakat
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi DKP adalah maraknya praktik destructive fishing, seperti pengeboman ikan, yang masih ditemukan di beberapa wilayah, termasuk Polewali. Untuk mengatasi hal ini, DKP akan membangun stasiun bersama di Pulau Karampuang. Stasiun ini akan menjadi pusat pengawasan gabungan yang melibatkan berbagai lembaga terkait seperti LANAL Mamuju, POLAIR, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dan aparat setempat. “Kami akan menyelenggarakan pengawasan gabungan untuk meminimalisir kegiatan destructive fishing,” jelas Dr. Suyuti.
Meskipun menyadari bahwa armada pengawasan masih terbatas, DKP sangat mengharapkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi sumber daya laut. “Kami bekerja sama dengan LANAL dan POLAIR Polda Sulbar, dan kami mengharapkan peran aktif masyarakat untuk memaksimalkan proses pengawasan sumber daya laut,” serunya.
Selain pengawasan, edukasi juga menjadi fokus DKP. Dr. Suyuti Marzuki secara aktif menjadi dosen tamu di beberapa kampus untuk memberikan pemahaman mengenai dunia kelautan dan perikanan. DKP juga menjalin kerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) dalam pelaksanaan transplantasi terumbu karang dan berbagai kegiatan kelautan dan perikanan lainnya.
Kepada para nelayan lokal, Dr. Suyuti berpesan, “Mangrove, lamun, dan terumbu karang adalah ekosistem penting dalam dunia perikanan. Untuk itu, kami mengharapkan peran aktif masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan demi mewujudkan visi misi Gubernur untuk maju dan sejahtera.”
Menjamin Mutu Hasil Tangkapan: Peran Strategis BPPMHKP
Sementara itu, Plt. Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Sulawesi Barat, Muhammad Dusil Hafid, yanb turut hadir sebagai narasumber menyoroti pentingnya sertifikasi mutu hasil tangkapan nelayan. “Persoalan fasilitas sarana dan prasarana penangkapan dan penanganan ikan di atas kapal menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
BPPMHKP berfokus pada proses sertifikasi untuk menjamin mutu hasil tangkapan. Muhammad Dusil Hafid menekankan perlunya kolaborasi antara DKP dan BPPMHKP. “BPPMHKP berfokus pada proses sertifikasi, sedangkan pembinaan dan pendampingan melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara DKP dan BPPMHKP,” jelasnya.
Tantangan dalam menjamin mutu hasil penangkapan salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, sertifikat mutu sangat penting dimiliki oleh pengolah hasil perikanan. Pada bulan Oktober mendatang, Uni Eropa dijadwalkan akan melakukan inspeksi untuk meninjau penanganan hasil penangkapan ikan dari hulu ke hilir. “Kami akan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan konsistensi pihak pengolah hasil perikanan dalam menerapkan standar pengolahan hasil perikanan,” pungkas Muhammad Dusil Hafid.
Upaya sinergis antara DKP, BPPMHKP, serta berbagai instansi dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan kelautan Sulawesi Barat yang berkelanjutan, lestari, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
