humasDKP(15 /09/2024)-Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik berbasis digital. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dr. Suyuti Marzuki.,S.PI,M.T,M.Sc saat pertemuan dengan Tim Evaluator SPBE di Kantor DKP pada hari ini (Selasa,17/09/2024).
Suyuti M menekankan pentingnya kelengkapan evidence SPBE untuk memastikan bahwa semua proses digitalisasi berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kami sangat fokus untuk memenuhi seluruh evidence yang dibutuhkan dalam evaluasi SPBE ini, karena hal ini bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Tim SPBE DKP memaparkan perkembangan pemenuhan dokumen-dokumen evidence, termasuk integrasi layanan perikanan berbasis digital, sistem monitoring perizinan kapal, serta aplikasi untuk nelayan dalam mempermudah proses administrasi dan distribusi bantuan.
Kasubag Pprogram dan pelaporan Ahmadi, ST, mengapresiasi langkah DKP yang progresif dalam pemenuhan evidence dan mendorong adanya kolaborasi lebih lanjut untuk penyempurnaan sistem yang sudah ada. “Kami melihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya maksimal dalam memenuhi komponen SPBE, namun beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, terutama dalam interoperabilitas antar sistem,” kata Ahmadi.
Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyatakan akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal pemenuhan SPBE dan berharap kerja sama ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kelautan dan perikanan.
Pada kesempatan ini, Kadis KP memberikan pemahaman mendalam kepada Tim SPBE beserta beberapa peserta rapat yang sempat hadir perihal pentingnya sinergitas pengembangan aplikasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam waktu dekat ini, DInas Kelautan dan Perikanan berencana akan menerbitkan aplikasi yang diharapkan dapt meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya evaluasi ini, kami berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan,” tutup Suyuti M.
