humasDKP(22/10/2024) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Survei Ekonomi Pertanian (SEP) Tahun 2024 dengan tema “Data Pertanian Berkualitas untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Acara tersebut berlangsung di Hotel Maleo, Mamuju, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemateri terkemuka, termasuk Kepala BPS Pusat, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, serta Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Kegiatan ini menjadi momentum penting di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, yang menempatkan sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparan yang disampaikan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, yang dipimpin oleh Dr. Suyuti Marzuki, memaparkan berbagai capaian signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan. Di antaranya adalah penebaran 500.000 ekor benih ikan nila di beberapa kabupaten, penebaran 500 kg kepiting bakau, penanaman 70.000 bibit pohon mangrove, serta penyediaan bantuan mesin katinting dan alat tangkap. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi di sektor perikanan, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan PDRB sektor perikanan tangkap.
Sektor perikanan di Sulawesi Barat telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, yakni sekitar 26,35%. Pada tahun 2022, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 11,50%, dan meningkat menjadi 11,78% pada tahun 2023. Dengan program-program prioritas yang telah dilaksanakan, DKP berharap kontribusi PDRB sektor perikanan dapat terus meningkat pada tahun 2024.
Kegiatan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) ini merupakan kelanjutan dari Sensus Pertanian (ST) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sulawesi Barat memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, dengan luas laut mencapai 19.000 km² dan panjang garis pantai 663 km, yang baru terkelola sekitar 10%. Potensi pengembangan budidaya di daerah ini berkisar 79.000 hektar, namun saat ini baru 34.000 hektar atau sekitar 43% yang telah dikelola.
Dalam hal nilai tukar, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Sulawesi Barat mencapai 100,47, sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar 110,43, dengan rata-rata keseluruhan 102,50, meningkat 2,18% dibandingkan bulan sebelumnya di tahun 2024. Meskipun demikian, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk sarana prasarana pelabuhan, mekanisasi armada dan alat tangkap, serta kebutuhan untuk meningkatkan pendekatan teknologi dalam budidaya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan data pertanian yang berkualitas, menjadi dasar bagi upaya kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya di Provinsi Sulawesi Barat. (wrt/wjo)
