humasDKP(20/01/2025)– Dr. Suyuti Marzuki (Kepala Dinas KP Sulbar), yang saat ini menjabat sebagai Plt. Asisten II memimpin rapat penting yang membahas berbagai isu strategis pagi ini (Senin/20/01/2025). Bertempat di Rumah Jabatan Sekda Provinsi Sulawesi Barat, rapat ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WITA, dengan agenda utama mencakup program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), perkembangan inflasi, dan laporan harga pangan strategis.
Rapat digelar secara hybrid dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian via zoom meeting dengan penegasan akan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mendukung implementasi 8 Misi Asta Cita Presiden, khususnya pada poin penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan kelompok rentan.
Pemaparan Pemateri dan Tanggapan Pejabat
1. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
Menteri Kesehatan RI menyampaikan bahwa PKG bertujuan untuk menurunkan angka kasus kesehatan yang dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan ini melibatkan semua kelompok umur, mulai dari bayi hingga lansia, melalui tiga momentum utama: PKG ulang tahun, PKG sekolah, dan PKG khusus untuk ibu hamil dan balita.
- Tantangan: Sebanyak 40% puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan lengkap. Di Sulawesi Barat, masih ada 137 desa tanpa fasilitas pustu atau poskesdes.
- Fungsi Menteri Kesehatan: Menyusun kebijakan nasional, menetapkan target cakupan PKG, dan mengoordinasikan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
- Tanggapan Plt. Sekda Sulbar: “Program ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Pemprov Sulawesi Barat akan mempercepat penguatan fasilitas kesehatan dengan alokasi anggaran khusus.”
2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Daerah
Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) memaparkan data inflasi nasional yang mencapai 1,57% secara tahunan (YoY) pada Desember 2024. Inflasi Sulawesi Barat sedikit lebih rendah, yakni 1,49% YoY.
- Proyeksi: Januari 2025, Indeks Perubahan Harga (IPH) Sulawesi Barat diperkirakan turun menjadi 1,22%. Kabupaten Mamasa mencatat IPH terendah dengan angka -0,33%.
- Fungsi TPIP: Memantau dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan harga pangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
- Tanggapan Gubernur Sulbar: “Inflasi yang terkendali menunjukkan hasil kerja keras kita, namun kita tidak boleh lengah, terutama pada harga pangan strategis yang fluktuatif.”
3. Komoditas Penyumbang Inflasi
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa cabai rawit, beras, dan daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi utama di Sulawesi Barat.
- Fungsi BPS: Menyediakan data inflasi dan analisis harga untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.
- Tanggapan Kepala Dinas Perdagangan: “Kami akan meningkatkan pengawasan stok dan distribusi pangan agar disparitas harga di wilayah ini dapat ditekan.”
4. Laporan Harga Pangan Strategis
Komoditas dengan disparitas harga tinggi, seperti cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, menjadi fokus perhatian. Kabupaten Majene tercatat sebagai wilayah dengan harga minyak goreng terendah di Sulawesi Barat (Rp 15.500/L).
- Fungsi Tim Harga Pangan: Mengidentifikasi komoditas kritis dan memberikan rekomendasi intervensi harga.
- Tanggapan Bupati Majene: “Kami bangga dengan capaian ini, tetapi akan terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar.”
Rekomendasi dan Penutup
Beberapa langkah strategis disepakati untuk ditindaklanjuti:
- Penguatan fasilitas kesehatan dengan penambahan tenaga kesehatan di puskesmas dan poskesdes.
- Koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah.
- Stabilisasi harga pangan melalui intervensi kebijakan dan pengelolaan distribusi.
- Sosialisasi program PKG dan pengendalian harga pangan kepada masyarakat.
Rapat resmi ditutup pukul 12.00 WITA. Plt. Asisten II berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung keberhasilan program yang direncanakan. “Dengan kerja sama yang solid, kita mampu menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
