humasDKP(22/01/2025)– Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menghadiri workshop kick-off meeting program Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF). Acara yang berlangsung di Hotel Maleo ini juga dihadiri oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Irawan Asaad, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Ketua SCF Arham, NGO, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bahtiar Baharuddin menyampaikan dukungannya terhadap program ini sebagai upaya strategis untuk menurunkan emisi karbon di wilayah Sulawesi Barat. “Ini bagian dari gerakan upaya penurunan emisi karbon wilayah Sulbar. Jadi, saya dukung betul program ini. Makanya saya manfaatkan betul kesempatan tadi untuk menyampaikan bahwa memang ada hal baik pernah dilakukan, tapi kita harus mengakui ada juga kegagalan di sektor lingkungan hidup,” ujar Bahtiar.
Ia mengungkapkan banyak pengalaman dari program penghijauan sebelumnya yang kurang berkelanjutan karena tidak memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program lingkungan hidup.
“Jadi yang masih aktif menanam hanya pemerintah dan LSM saja, karena tidak ada nilai manfaat ekonominya. Makanya harus dipastikan program penghijauan memiliki manfaat nilai ekonomisnya,” tambahnya.
Bahtiar memberikan contoh konkret dari pendekatan yang dilakukan selama masa jabatannya sebagai Pj Gubernur, seperti penanaman mangrove yang disertai dengan pemberian bibit ikan atau kepiting. “Masyarakat pasti semangat karena ada nilai ekonomisnya, termasuk juga di sungai kita bantu bibit ikan dan di lahan tandus kita berikan bibit seperti nangka madu, pala, dan sukun. Ini semua punya nilai ekonomis,” jelasnya.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Irawan Asaad, menjelaskan bahwa program RBP ini dirancang bersama oleh kementerian, Pemprov Sulbar, dan NGO. “Kita dibantu SCF yang nantinya akan menjadi perantara pelaksanaan teknisnya di Sulbar. Seluruh Indonesia mendapat program ini, namun tahap awal baru ada delapan provinsi, salah satunya Sulbar,” ungkap Irawan.
Lebih lanjut, Irawan menyebut bahwa dana program RBP berasal dari NGO luar negeri, yang kemudian disalurkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diteruskan ke tingkat provinsi. Ketua SCF Arham menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan implementasi program, termasuk merancang arsitektur perubahan iklim untuk wilayah Sulawesi Barat. “Mulai dari kebijakan sampai masuk ke sistemnya, kemudian bicara berapa target yang sesuai untuk wilayah Sulbar,” tandasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Dr. Suyuti M, memberikan tanggapan positif terhadap program ini. “Inisiatif ini sangat sejalan dengan visi kita untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Penanaman mangrove dan pemberian bibit ikan yang telah dilakukan sebelumnya adalah bukti bahwa pendekatan yang melibatkan nilai ekonomis dapat menarik partisipasi masyarakat secara lebih luas,” kata Dr. Suyuti. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.
Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan di Sulawesi Barat. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah ini diyakini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
