humasDKP(Mamuju, 23 Juni 2025) — Dalam upaya mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus menggagas langkah-langkah strategis yang menyasar sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala DKP Sulbar dalam wawancara eksklusif bersama media partner di ruang kerjanya, Senin (23/6/2025).Dorong Pembangunan Berkelanjutan Melalui Blue Economy Kepala DKP Sulbar (Dr. Suyuti M) menegaskan bahwa konsep blue economy menjadi tulang punggung arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah ini.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor laut tetap selaras dengan kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya. Konsep blue economy yang diusung mencakup optimalisasi sumber daya kelautan secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam budidaya, serta pemberdayaan kelompok nelayan melalui pelatihan dan akses permodalan. Meningkatkan Indeks Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya. DKP Sulbar mencatat adanya tren positif dalam indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, yang menjadi indikator penting bagi keberhasilan program pembangunan. “Kami berfokus tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kualitas hidup nelayan dan pembudidaya.
Ini termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya. Anggaran 200 Miliar dari KKP untuk Revitalisasi Tambak berkat kerja keras Gubernur Sulbar Dr. H. Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, Sulawesi Barat dipastikan akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2026. Dana tersebut akan difokuskan untuk revitalisasi tambak udang vaname dan budidaya komoditas unggulan lainnya.“Ini adalah capaian besar. Anggaran tersebut akan kami kelola secara transparan dan efisien untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis tambak di berbagai kabupaten,” ungkap Kepala DKP.
Penyiapan 50 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan NilaSebagai bagian dari program pemberdayaan budidaya ikan air tawar, DKP Sulbar akan menyiapkan 50 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) untuk mendukung pengembangan ikan nila di tahun 2025. Unit ini akan tersebar di beberapa kabupaten, melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaksana utama.“Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian benih sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor perikanan budidaya,” jelasnya.
Program mina padi rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Polman sebagai Kabupaten percontohan adalah bentuk sinergi antara sektor pertanian dan perikanan. “Model integrasi ini efektif meningkatkan produktivitas lahan serta memperkuat ketahanan pangan,” katanya.
DKP Sulbar juga tengah mempersiapkan pengembangan Desa Merah Putih di kawasan perikanan. Program ini menjadi bentuk nyata nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya kelautan berbasis desa. “Kita akan dorong desa-desa pesisir untuk tumbuh menjadi sentra perikanan yang mandiri, inovatif, dan membanggakan,” jelas Kepala Dinas.DAK Masih Tertahan, DKP Tetap OptimisMeskipun hingga saat ini anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum bisa diproses di KKP, DKP Sulbar tetap optimis terhadap pelaksanaan berbagai program strategis. “Kami terus berkomunikasi intensif dengan kementerian, dan berharap proses ini bisa segera tuntas,” jelas Dr. Suyuti M kepada awak media.
