humasDKP(23/06/2025) – Salah satu upaya dalam memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang lebih berdampak dan berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan perencanaan program untuk tahun anggaran 2026. Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan desk perencanaan kerja (Renja) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar yang digelar di ruang rapat Asisten II Pemprov Sulbar yang dikooordinir langsung oleh Plt. Asisten II Setda Sulbar, Dr. Junda Maula, M.Si.
Menyelaraskan Kepentingan Lokal dan Nasional
Dalam pertemuan tersebut, DKP menegaskan pentingnya menyusun program yang tidak hanya menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir, tetapi juga selaras dengan visi-misi pembangunan nasional dan daerah. Arahan ini merujuk pada Astacita Presiden serta visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga.
“Program yang kita ajukan tidak boleh berjalan sendiri. Harus sinkron dengan Astacita Presiden, mendukung visi-misi kepala daerah, dan sesuai sasaran strategis DKP,” tegas Dr. Suyuti.
Fokus: Ekonomi Pesisir dan Kelestarian Laut
DKP Sulbar menegaskan bahwa setiap program yang dirancang harus menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan pelestarian ekosistem laut. Isu-isu strategis seperti perubahan iklim, degradasi habitat laut, hingga ketahanan pangan berbasis perikanan menjadi perhatian utama dalam penyusunan program.
DKP juga menekankan pentingnya program berkelanjutan yang bisa memberikan dampak jangka panjang, bukan hanya kegiatan tahunan tanpa kesinambungan.
Langkah Awal untuk Eksekusi Tepat Sasaran
Rapat koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk menyusun prioritas kerja DKP tahun 2026. Selanjutnya, hasil diskusi ini akan menjadi dasar dalam merancang kegiatan yang terukur, efisien, dan mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan sinergis antara kebijakan nasional dan lokal, DKP Sulbar berharap pembangunan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kekayaan laut Sulawesi Barat.
