humasDKP(30/07/25)– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak cepat dalam mempercepat integrasi tata ruang wilayah. Bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, sebuah rapat koordinasi digelar antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas tindak lanjut alokasi ruang laut terhadap keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan Materi Teknis Perairan Pesisir Tahun 2023.
Rapat yang berlangsung pada Rabu ini membedah sejumlah isu krusial, salah satunya tumpang tindih antara kawasan tambang dan zona-zona pemanfaatan laut yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulbar. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kejelasan kebijakan ruang, kepastian hukum bagi investor, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Ini bukan sekadar soal tambang dan laut, tapi soal bagaimana kita membangun Sulbar secara utuh, berkelanjutan, dan sesuai koridor hukum ruang,” tegas Kepala Dinas KP dalam arahannya.
Dari sisi Dinas ESDM, pembahasan turut mengangkat pentingnya memperhitungkan potensi energi dan mineral yang sudah memiliki legalitas IUP, agar tidak bertabrakan dengan kebijakan zonasi laut yang telah disusun. “Kita butuh data yang saling menguatkan dan peta yang sejalan, agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di lapangan,” ungkap salah satu pejabat teknis ESDM.
Langkah Persiapan Menuju Forum Penataan Ruang
Rapat hari ini juga menjadi bagian dari persiapan penting menjelang pelaksanaan Forum Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat yang dijadwalkan pada Kamis (31/7). Forum tersebut akan menjadi ajang sinkronisasi antara berbagai sektor dalam menyatukan visi integrasi tata ruang darat dan laut.
Dengan semangat kolaborasi, seluruh pihak berharap proses integrasi RZWP3K ke dalam dokumen RTRWP Sulbar berjalan mulus, cepat, dan tepat sasaran.
Membangun Ruang yang Adil dan Berkelanjutan
Inisiatif ini sejalan dengan amanat nasional untuk mendorong tata ruang yang menyatu, berbasis data, dan memperhatikan aspek ekologis. Selain memberi kejelasan arah pembangunan, integrasi ini akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Sulbar sebagai wilayah pesisir yang produktif, aman bencana, dan ramah investasi.
Rapat koordinasi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya butuh kecepatan, tetapi juga kehati-hatian, kecermatan data, dan sinergi lintas sektor.
