humasDKP(08/08/2025) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulbar guna membahas isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya terkait pengembangan kawasan konservasi. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan Kawasan Konservasi (KK) Balabalakang sebagai salah satu prioritas nasional untuk pembangunan berkelanjutan.
Kawasan Konservasi Balabalakang: Aset Strategis Nasional
Kepulauan Balabalakang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) dan masuk dalam wilayah pengembangan kawasan strategis nasional. Kawasan ini memiliki potensi besar dalam perlindungan ekosistem laut, pengembangan perikanan tangkap, budidaya, serta pariwisata bahari.
Kepala DKP Sulbar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (RPKK) sebagai landasan pengelolaan yang terukur. “Dokumen ini menjadi pedoman kami dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pembentukan UPTD dan Kolaborasi Multi-Pihak
Untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan, DKP Sulbar sedang dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan KK Balabalakang, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan destruktif.
Selain itu, Kadis KP (Dr. Suyuti M) Sulbar menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPBPK, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil Sulbar berjalan seimbang, antara perlindungan ekosistem dan peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dorongan Kawasan Strategis Baru: Potensi Bonda untuk Perikanan Terintegrasi
Tidak hanya fokus pada kawasan konservasi, DKP Sulbar juga mendorong pengembangan Kawasan Bonda sebagai kawasan strategis nasional untuk perikanan terintegrasi. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat pengolahan hasil laut, budidaya perikanan, dan destinasi wisata bahari yang mendongkrak perekonomian daerah.
Masa Depan Berkelanjutan untuk Sulbar
Pertemuan ini menjadi langkah awal sinergi antara DKP Sulbar dan BPBPK dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat, Sulbar siap menjadi contoh pengelolaan kawasan konservasi yang harmonis antara ekologi dan ekonomi.
