humasDKP(13/08/2025) – Dengan mengangkat tema ” Nelayan Terlindungi, Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama BPJS Ketenagakerjaan bersiap melaksanakan launching penyerahan kartu peserta dan santunan simbolis asuransi bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan. Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju, Rabu (13/8/2025), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Program Strategis Nasional untuk Perlindungan Pekerja Laut
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Bapak Makmur, menekankan pentingnya program ini sebagai bagian dari kebijakan nasional. “Ini adalah amanat pemerintah pusat untuk melindungi pekerja, khususnya nelayan yang termasuk kelompok rentan. Pemerintah daerah diharapkan mendukung melalui alokasi anggaran yang memadai,” jelasnya.
Hingga pertengahan 2025, kepesertaan nelayan di Sulbar telah mencapai 43%. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperluas cakupan ini dengan mengedukasi nelayan tentang manfaat program. “Jika terjadi kecelakaan kerja, pastikan nelayan berobat ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan rekam medis untuk klaim santunan,” pesan Makmur.
Nelayan : Pahlawan Laut yang Butuh Perlindungan
Dr. Suyuti Marzuki, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, menyatakan bahwa nelayan menghadapi risiko tinggi dalam bekerja. “Mereka berhadapan dengan ombak besar, cuaca ekstrem, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Program BPJS ini menjadi bukti nyata perhatian negara kepada pahlawan pesisir,” ujarnya.
Ia berharap program ini berkelanjutan dan semakin banyak nelayan yang merasakan manfaatnya. Dukungan pemerintah kabupaten dinilai krusial untuk memastikan data nelayan akurat dan distribusi kartu peserta berjalan lancar.
Sinergi PANCA DAYA dan SULBAR RESPONSIF
H. Hajrul Malik, S.Ag, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, mengaitkan program ini dengan visi pembangunan daerah. “Angka kemiskinan di wilayah pesisir masih tinggi. Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, kami mewujudkan poin kedua PANCA DAYA, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Program ini juga merupakan bagian dari SULBAR RESPONSIF, inisiatif Gubernur Dr. Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga. “Kami ingin launching penyerahan kartu ini berkesan dan mendapat perhatian nasional. Untuk itu, kami berencana akan merangkainya dengan SANDEQ SILUMBA 2025, event kebanggaan Sulbar,” ungkap Hajrul Malik.
Kolaborasi dengan Event Budaya SANDEQ SILUMBA
Launching penyerahan kartu peserta direncanakan bersamaan dengan SANDEQ SILUMBA 2025, festival tahunan yang menampilkan perlombaan perahu tradisional khas Mandar. Integrasi ini bertujuan:
- Memperluas sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan melalui event massal.
- Memberikan apresiasi simbolis kepada nelayan berprestasi dan penerima santunan.
- Mengangkat budaya lokal sambil memperkuat program perlindungan sosial.
Langkah ke Depan
Rapat ini menghasilkan beberapa rencana aksi :
- Finalisasi data penerima jaminan sosial yakni nelayan dan pelaku usaha perikanan di 5 Kabupaten.
- Sosialisasi intensif melalui kelompok nelayan dan perangkat desa.
- Monitoring berkala bersama Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi program.
Dengan program ini, nelayan Sulbar diharapkan bekerja lebih aman dan sejahtera, mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir yang berkelanjutan.
