Mamuju,24/10/2019. Mengambil tempat di Pelabuhan Perikanan Palipi, Dinas Kelautan dan Perikanan kembali menemui nelayan lokal yang ada di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana Kabupaten Majene. Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat nelayan ini, dirangkaikan dengan Sosialisasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik). Dengan menghadirkan Budi Sulistiyo selaku pemateri, kegiatan yang berlangsung jumat kemarin (19/10/2019) diikuti oleh Staf DKP Kab. Majene,Kepala Desa Sendana, PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) wilayah Sendana, tokoh masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Plt. Kadis KP Syamsul Ma’rif menyampaikan bahwa tahun ini Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalin kerjasama dengan pihak invenstor asing untuk bersama – sama mengelola sumberdaya perikanan, tentunya dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan masyarakat setempat. ” beberapa waktu lalu Gubernur kita telah menandatangani MOU dengan investor, saya sangat berharap kita semua dapat bersinergi agar program yang nanti akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua”, tutur Syamsul Ma’rif saat membuka acara yang berlangsung dengan suasana akrab siang itu.
Sebagai bentuk hearing akan keinginan dan harapan masyarakat nelayan setempat, sesi diskusi berlangsung cukup ramai dengan antusiasme peserta dalam menyampaikan pertanyaan dan keluh kesah mereka seputar masalah pemanfaatan Pelabuhan Palipi yang sebagian besar menurut nelayan perlu secepatnya beroperasi, agar rekan – rekan seprofesi mereka dapat beraktifitas di pelabuhan yang berlokasi di Dsn. Palipi Utara ini. “sebenarnya di sini bagus sekali kalau segera diaktifkan pak, karena lokasinya strategis apalagi ada pelabuhan umum di dekatnya, tapi permasalahannya adalah gelombang yang cukup besar sehingga kapal-kapal nelayan kami takut untuk berkabuh di sini” ungkap salah satu peserta yang mengaku LSM. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus, untuk itu Dinas KP telah menganggarkan pembangunan break water yang nantinya diharapkan dapat meredam serbuan gelombang yang menjadi faktor utama penghambat kapal nelayan untuk berlabuh.
Ketersediaan es balok dalam menjamin mutu hasil penangkapan, sistem penerbitan izin penangkapan dan banyak hal lain yang menjadi tugas besar di masa yang akan datang, sekiranya menjadi prioritas utama DKP Prov. SulBar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan bersama dengan pihak investor yang nantinya menjadi bapak angkat bagi nelayan di Provinsi ke 33 ini. ” Meskipun Pemerintah bekerjasama dengan dengan pihak swasta, kami tidak akan pernah meninggalkan nelayan, kami akan tetap mengutamakan kepentingan bapak-bapak” tutup Wawan Jurwanto selaku Plt. Kabid Tangkap dan PRL disambut riuh peserta yang hadir siang itu.
