humasDKP(21/08/2024) SATGAS III Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, siang tadi (Rabu,21/08/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program pencegahan korupsi di sektor kelautan dan perikanan berjalan dengan baik.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Anti Korupsi Badan USaha KPK yang dipimpin oleh Direktur Pencegahan, diterima di AUla DKP Sulbar oleh Sekretaris DInas Kelautan dan Perikanan Oktorio Abraham Saragih yang pada kesempatan ini menerima SATGAS KPK bersama Kabid Perikanan Tangkap dan TRL Abdul Gani dan Kabid PSDKP Zaehu M. Turut hadir Ketua HNSI sebagai perwakilan badan usaha yang bergerak dalam bidang perikanan.
Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program kerja.
“Kami sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SUlawesi Barat dalam mencegah tindak korupsi. Kami berharap, sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi program-program yang ada,” ungkap Ketua SATGAS yang datang bersama 3 orang angotanya dalam pertemuan tersebut.
Selama kunjungan, Tim juga berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Kabupaten Mamuju dan beberapa proyek strategis yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Oktorio AS selaku Sekdis KP , menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung program pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. “Kami menyadari pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan program. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan sistem pengawasan internal agar sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Oktorio.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, terutama di sektor yang sangat penting bagi perekonomian daerah seperti kelautan dan perikanan.
Sebagai penutup, Ketua Tim Anti Korupsi Badan Usaha menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik-praktik korupsi. “Kami akan terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
