Mohon ijin Bapak Gubernur, ijin melaporkan pelaksanaan Rakor Inflasi yang dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU Kesepahaman Kerjasama
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Februari 2025
Waktu : 09.00 – 13.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat
Peserta:
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Pimpinan Rapat
- Bapak Kapolda Sulawesi Barat
- Bapak Kepala BI Sulawesi Barat
- Perwakilan BPS Sulawesi Barat
- Bapak Kepala Inspektorat Sulawesi Barat
- Bapak Kadis Ketapang
- Plt. Biro Ekbang
- Bapak Kabid DPTHP
- Bapak Kabid DKP
- Bapak Kabid Perkim
- dan Tim Teknis TPID Sulawesi Barat
Laporan Hasil Rapat Koordinasi Inflasi yang dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU Kesepahaman Kerjasama
Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di tingkat pusat mengenai kerja sama dalam pengawasan perizinan di KMA.
Rapat melalui zoom meeting di Rujab Sekda Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Plt. Asisten Ekonomi Pembangunan (Dr. Suyuti,M) ini dihadiri oleh Kapolda Sulbar, perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar. Fokus utama pembahasan adalah kondisi inflasi di Sulawesi Barat dan strategi pengendaliannya, serta rencana tindak lanjut penandatanganan MoU di daerah.
Dalam rapat dibahas rencana pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus di daerah, yang sebelumnya telah diterapkan di tingkat pusat. Badan ini akan bertugas mengawasi pembangunan serta melakukan investigasi khusus terhadap berbagai isu strategis di Sulawesi Barat.
Kapolda Sulbar turut mendukung penuh rencana tersebut dan akan diatur rapat lanjutan untuk membentuk tim tersebut di Provinsi dan Kabupaten. Selain itu, Kapolda Sulbar juga menyampaikan inisiatifnya dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah dengan menyiapkan lahan untuk penanaman durian, cabai, dan jagung. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dan menjaga stabilitas harga di Sulawesi Barat.
Dalam rapat, perwakilan BPS Sulawesi Barat menyampaikan bahwa Sulawesi Barat mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,32%, dengan kenaikan harga month to month (m-to-m) sebesar 1,08%. Kabupaten Majene mengalami deflasi y-on-y sebesar -0,34% dan m-to-m -0,92%, sementara Kabupaten Mamuju mencatat inflasi y-on-y sebesar 1,37%, tetapi mengalami deflasi m-to-m -1,33%.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi y-on-y antara lain ikan layang, kopi bubuk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kontrak rumah, minyak kelapa, emas perhiasan, cumi-cumi, cabai rawit, ikan kembung, ikan selar, sewa rumah, ikan katamba, minyak goreng, Sigaret Kretek Tangan (SKT), mi instan, gula pasir, gula merah, bayam, serta biaya akademi/perguruan tinggi.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru berkontribusi terhadap deflasi, seperti tarif listrik, cabai merah, pisang, angkutan udara, pepaya, bawang merah, masker, susu bubuk untuk balita, seng, jeruk nipis, ikan cepa, besi beton, telepon seluler, ikan tongkol, sawi hijau, susu bubuk untuk bayi, pasir, pengharum cucian/pelembut, serta lada/merica. Deflasi tarif listrik terjadi akibat kebijakan diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2200 VA selama Januari hingga Februari 2025.
Rapat ini menghasilkan beberapa langkah strategis yang akan ditindaklanjuti, di antaranya:
1. Penguatan koordinasi TPID dalam pemantauan harga dan distribusi komoditas pangan.
2. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi, termasuk intervensi harga pada komoditas strategis.
3. Dukungan terhadap peningkatan produksi dan ketahanan pangan melalui program pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.
4. Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam pengawasan perizinan dan investasi di Sulawesi Barat.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inflasi di Sulawesi Barat dapat terus terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.
Salam Sulbar Maju !!!
Hormat kami,
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
