humasDKP(24/09/2025) – Sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Evaluasi Program dan Kinerja Individu secara hybrid, Rabu (24/09/2025). Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas KP Sulbar, Suyuti Marzuki, ini menghadirkan Tim Ahli (TA) Gubernur Bidang Urusan Kepemudaan yang diketuai oleh Herlin, S.H., sebagai evaluator eksternal.
Rapat yang berlangsung di Aula DKP Sulbar ini dihadiri seluruh Pejabat Eselon III, staf ASN dan Non-ASN, serta staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengikuti via platform Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Integrasi Komunikasi Digital sebagai Pilar Pelayanan Publik
Dalam paparannya, Herlin, S.H., selaku perwakilan Tim Ahli Gubernur, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan informasi. “Penyediaan informasi yang baik, akurat, dan bertanggung jawab adalah salah satu bentuk pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar (Suhardi Duka dan Salim S Mengga), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujarnya, merujuk pada poin kedua dari visi-misi kepemimpinan daerah.
Secara ilmiah, langkah ini dapat dianalisis melalui teori Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), di mana transparansi informasi merupakan prinsip utama. Dengan memastikan informasi kegiatan pemerintah sampai ke masyarakat, DKP Sulbar tidak hanya memenuhi hak publik tetapi juga membangun kepercayaan (trust) yang merupakan modal sosial bagi pembangunan.
Beberapa langkah strategis yang dibahas untuk merealisasikan hal ini antara lain:
- Optimalisasi Media Digital: Kerjasama internal untuk pengembangan konten media sosial dan website DKP. Hal ini mencakup standarisasi kualitas konten seperti posting, like, comment, dan share untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (public engagement).
- Kurasi dan Standardisasi Informasi: Tim Ahli akan mengoordinir dan mendesain isu strategis daerah, serta mengkurasi berita dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum disalurkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DISKOMINFOPERS). Tujuannya untuk menjaga konsistensi dan akurasi informasi publik.
- Panduan Teknis Publikasi: Herlin memberikan saran spesifik kepada admin OPD, Anhar, untuk memastikan setiap rilis berita memuat keyword seperti “Gubernur Sulbar, Suhardi Duka” dan “Wakil Gubernur, Salim S. Mengga”, serta menyertakan nama Kepala Dinas. Dari perspektif komunikasi, ini adalah strategi Search Engine Optimization (SEO) dasar untuk meningkatkan visibilitas dan kemudahan penelusuran informasi pemerintah di dunia digital.
Respons dan Komitmen Pimpinan DKP Sulbar
Merespons evaluasi tersebut, Kepala Dinas KP Sulbar, Suyuti Marzuki, menyatakan komitmen tinggi untuk segera mengambil tindak lanjut. “Kami akan segera membentuk tim publikasi khusus yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan website DKP. Tujuannya agar setiap berita yang kami rilis dapat menjadi referensi yang kredibel dan informatif bagi para pembaca,” tegas Suyuti.
Komitmen ini juga diperkuat dengan rencana penguatan sistem kelembagaan dalam pengelolaan data dan informasi, termasuk pengelolaan sistem perizinan kapal penangkap ikan yang lebih terintegrasi. Langkah ini menunjukkan pendekatan evidence-based policy, di mana data yang terkelola dengan baik menjadi dasar perumusan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan.
Dampak pada Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
Evaluasi kinerja ini tidak hanya berfokus pada aspek komunikasi, tetapi juga pada pembangunan ekonomi daerah. Beberapa poin krusial yang dibahas terkait langsung dengan misi DKP, yakni :
· Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Strategi untuk meningkatkan sumber PAD menjadi agenda prioritas.
· Sinergi Antar Daerah: Memperkuat kerjasama dengan DKP Kabupaten Majene dalam mengelola Pelabuhan Perikanan Banggae, yang menunjukkan pendekatan kolaboratif untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut.
· Pemantauan Langsung: Rencana kunjungan Tim Ahli Gubernur ke UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang, menunjukkan komitmen untuk mengevaluasi program pembangunan secara langsung di lapangan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, DKP Sulbar bertekad untuk mewujudkan visi “Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, Sulbar Berdaya” melalui tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
